Memahami Indonesia dari Aspek Kenetralan

 400790_3546360630189_625634363_n

Indonesia hari ini berwajah lain dari yang pernah dipikirkan oleh para pejuang negeri dan pendiri negara. Wajah kusam dan buram hampir memenuhi seluruh halaman tanah air. Di ujung Barat, setelah Gerakan Aceh Merdeka bersepaham dengan Pemerintah RI pasca Bumi Serambi Mekah diguncang gempa dan tsunami yang menelan korban ribuan orang serta harta benda tak terhitung banyaknya, ada seorang perempuan muda berkeluh kesah bahwa dirinya merasa bukan orang Indonesia karena merasakan perbedaan yang sangat tajam antara gambaran yang ditayangkan di buku-buku pelajaran sejarah dan pendidikan kewarga-negaraan di sekolah serta beragam tayangan di televisi bertolak belakang dengan suara hatinya di sini.

Sementara itu, di ujung Timur, suara-suara dan keinginan masyarakat Papua melepas diri dari pangkuan Ibu Pertiwi belum juga mereda. Sabtu kemarin (5 April 2014), diberitakan bahwa sejumlah orang dari KSB (Kelompok Sipil Bersenjata) berbaku tembak dengan TNI/Polri di wilayah perbatasan dengan Papuan New Guinea. Ini adalah rentetan kejadian dari beragam peristiwa yang menunjukkan bahwa potensi konflik bersenjata di Bumi Cenderawasih masih besar serta dapat terjadi kapanpun serta di manapun. Dalam situasi seperti ini harus ada pihak netral yang mampu menjembatani kedua pihak yang bersengketa. Di tataran internasional, pihak itu adalah Komite Internasional Palang Merah (International Committee of Red Cross/ ICRC) yang biasanya akan meminta dukungan dari Perhimpunan Nasional kepalangmerahan setempat. Dalam hal ini adalah Palang Merah Indonesia. Sayangnya, posisi strategis PMI ini seolah ingin dilemahkan dengan gagalnya pengesahan payung hukum yang dituangkan dalam RUU Lambang inisiatif dari Pemerintah RI maupun upaya sistematis mengganjal perjalanan #RUUKepalangmerahan inisiatif dari Badan Legislasi DPR RI sampai saat ini.

Dalam konstruksi hukum nasional di Indonesia, segala perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI harus segera dibuatkan undang-undang. Demikian penjelasan anggota FPDIP DPR RI, Maunel Kaisipo, saat menerima perwakilan sukarelawan PMI yang diantar Kepala Bidang Relawan Pengurus Pusat PMI H.M. Muas, SH saat audiensi di ruang fraksi itu pada hari Kamis, 5 Desember 2013. Penjelasan ini sedikit menghibur kami. Sayang sekali tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang, #RUUKepalangmerahan masih jadi misteri tak terpecahkan. Karena semua anggota Panitia Khusus yang kami datangi tidak ada yang berani menegaskan dengan langkah nyata mendesak agar Ketua Pansus, Ansyori Siregar dari FPKS, segera menggelar sidang pleno untuk membahasnya sesuai kewajiban utamanya sebagai wakil rakyat sebelum masa baktinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat berakhir.

Sementara itu, pemilihan umum legislatif untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta DPD RI tinggal menunggu hitungan mundur tak lebih dari 67 jam, sebuah rentang yang teramat pendek. Konsentrasi anggota Pansus #RUUKepalangmerahan tak lagi fokus di tugas untuk melunasi kewajiban utamanya sebagai wakil rakyat. Mereka lebih fokus dengan urusan pribadi dan partai atau kelompoknya. Berdasarkan kondisi ini, sukarelawan PMI tak lagi bisa berharap bahwa payung hukum nasional yang menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas utama menegakkan Prinsip Dasar Kenetralan di dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana telah dipaparkan pada awal tulisan ini tidak dapat dijalankan secara optimal.

Selain terkendala secara konstitusional dalam konteks organisasi PMI selaku Perhimpunan Nasional yang diberi mandat oleh Pemerintah RI berdasar Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1959 yang diperbarui dengan Keputusan Presiden No. 246 Tahun 1963 untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tanpa adanya payung hukum nasional yang mengikat, kasus penembakan kepada sukarelawan PMI seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya 31 Juli 2013, hanya disikapi dengan permintaan maaf oleh pihak yang melakukan.

Insiden yang merenggut nyawa seorang dan mencederai dua sukarelawan PMI ini dapat menjadi sebuah insiden internasional jika RUU Lambang disahkan dan berlakukan. Atau jika RUU Kepalangmerahan waktu itu yang posisinya hanya tinggal menunggu sikap dewasa Anshory Siregar selaku Ketua Pansus telah menggelar sidang pleno yang menyetujui isi (karena tidak ada lagi masalah-masalah teknis perundangan yang belum terpenuhi). Sayang sekali, peluang untuk memperbaiki keadaan ini tidak diambil dengan tetap bersikukuh untuk memasukkan sesuatu yang secara logika hukum maupun ketatanegaraan. tidak akan terpenuhi. Dengan kata lain, sikap kukuh Ketua Pansus yang ingin menitipkan pesan sekte politiknya menjadikan korban terus berjatuhan tanpa kepastian hukum.

 

About totokaryanto

Saya dari Kebumen Jawa Tengah. Hanya orang biasa yang memiliki banyak kebiasaan. Suka kerajinan anyaman, jadi Relawan PMI, generasi muda Tentara pelajar dan belajar jadi guru buat diri sendiri.
This entry was posted in Wacana Nasional and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s